Ujian Ulang Peserta Sertifikasi 2012

Peserta sertifikasi 2012 Rayon 34 Unpas periode 4-8, beberapa diantaranya akan diundang untuk mengikuti ujian ulang. Ujian ulang yang dilakukan diantaranya: Ujian Ulang Esai (SUTN), Ujian Ulang Pilihan Ganda (SUTL), Ujian Ulang PG dan Esai (SUTN & SUTL), dan Ujian Ulang PG, Esai, & Peer Teaching (SUTN, SUTL,& Praktik). Waktu pelaksanaanya adalah pada 24 Agustus 2012.
Bagi peserta yang dipanggil untuk melaksanakan Ujian Ulang, agar mempelajari kembali soal-soal yang dianggap sulit. Untuk lebih jelasnya, dapat ditelusuri pada link berikut: http://sergur134.unpas.ac.id/

Kalender Sekolah

Untuk kelancaran proses pembelajaran di suatu sekolah, sekaligus sebagai aktualisasi dari otonomi Satuan Pendidikan dalam menentukan arah dan kebijakan pengelolaan sekolahnya diperlukan kalender akademik sekolah sesuai yang tercantum dalam Kurikulum (KTSP). SDN Sindangsari menentukan arah dan kebijakan pendidikan sesuai dengan kalendernya. Untuk uraian lebih lengkapnya dapat dutelusuri pada tautan berikut....http://sindangsarisd.blogspot.com/p/akademik.html

Uji Kompetensi Guru, why not?

     Uji kompetensi Guru (UKG) yang dilaksanakan serempak dari tanggal 30 Juli sampai dengan 6 Agustus 2012 menampilkan beragam cerita. Ada kelucuan, kegelisahan, penasaran, keunikan, dan keprihatinan dari beragam pengalaman yang dilalui.

     Kelucuan manakala melihat kenyataan  profesionalitas guru dengan tuntutan profesi yang disandangnya; artinya bahwa ada sesuatu yang menggelikan antara dimensi profesionalitas dengan kenyataan kompetensi. Kegelisahan dilihat dari aspek moralitas profesi dengan kenyataan "akunya" para guru yang terkondisi untuk tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang profesi yang disandangnya, sehingga menimbulkan kehawatiran terjadi sesuatu di kemudian hari. Penasaran; muncul disebabkan motivasi untuk bertanggung jawab terhadap tuntutan profesi (kompetensi harus mumpuni) serta keingintahuan tentang proses UKG yang akan dilaksanakan. Keunikan; dalam arti merasa percaya diri walaupun tidak sepenuhnya didukung kemampuan yang baik. Serta keprihatinan; bahwasannya kondisi nyata kompetensi guru "masih jauh panggang dari pada api" manakala dihadapkan pada proses Uji Kompetensi seperti yang dilakukan sekarang, baik dari proses maupun hasilnya. What's wrong?

     Walaupun demikian adanya, optimisme bahwa pendidikan kita akan lebih baik ke depan, apabila ada upaya perbaikan secara terus-menerus (continious improvement) dari beragam subsistemnya. Harapan  pemerintah dari hasil UKG akan dijadikan pemetaan, kenapa tidak? Asal setiap subsistemnya mau memperbaiki diri (dari hulu hingga hilir), berkaitan dengan personal/lembaganya. 
     Tidak perlu saling mengkambinghitamkan. Tidak usah malu mengakui kenyataan bahwa masih banyak kekurangan. Tidak usah ragu untuk memulai memperbaiki pandangan kita tentang kenyataan dan keinginan di masa depan. Mari, semua berupaya untuk "fastabiqul-khoirot" agar pendidikan kita ke depan memiliki kemampuan untuk menjamin masa depan masyarakat dan bangsanya.

     Hidup Pemerintah, Hidup Guru. Maju terus pendidikan Indonesia. Insa Alloh...

Guru Profesional dan Sertifikasi Guru

Abstrak

Guru professional dan sertifikasi guru ibarat dua sisi mata uang atau kapak bermata dua, keduanya memiliki kaitan yang sangat erat. Guru professional adalah guru yang memiliki keahlian dan memperoleh penghasilan sesuai dengan kehliannya atau dalam istilah Supriadi (2008), ’well educated,well trained, well paid’. Sementara sertifikasi sebagai proses mendapatkan sertifikat pendidik berfungsi menghasilkan guru professional yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kenyataan mutu guru masih rendah dan memiliki  kaualifikasi pendidikan yang tidak/belum layak berdasarkan UU, inilah yang harus dibenahi. Yang jelas dan pasti adalah bahwa ada komitmen pemerintah yang ingin meningkatkan mutu pendidikan dengan berupaya meningkatkan kualifikasi pendidikan dan profesionalitas gurunya. Bahkan, ingin semua guru Indonesia menjadi guru yang profesional, bermartabat, dan terlindungi agar mampu mewujudkan mutu pendidikan, mutu sumber daya manusia, tujuan pendidikan, bahkan tujuan dan cita-cita bangsa ini. Kelak dari keinginan itu mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang baldatun, toyyibatun, warbbon, gaffur.

A.                Pendahuluan

Perjuangan guru dan seluruh rakyat Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat berat dan berliku. Sesuai dengan tuntutan Pembukaan UUD 1945 yang berunyi; “mencerdaskan kehidupan bangsa”, sejauh ini terus berjalan, Kenyataan bahwa mutu pendidikan masih jauh dari harapan, tidak dapat dipungkiri. Peningkatan mutu pendidikan pada dekade kekinian diyakini harus berjalan seiring dengan meningkatkan martabat dan tingkat kesejahteraan gurunya, itulah yang coba dilakukan oleh pemerintah

Pada sisi lain, keinginan guru melalui wadah PGRI dan seluruh rakyat Indonesia untuk melindungi guru terus digulirkan. UU tentang Guru dan Dosen bukan merupakan hal yang mudah didapat. Perjuangan memperolehnya sangat berliku dan lama. Dimulai saat kepemimpinan Orde Baru, BJ Habiebie, Gusdur, kemudian terus berlanjut ketika era Megawati Soekarnoputri dan ditandatangani pada awal pemerintahan SBY/Kalla. Tidak kurang dari satu dasawarsa perjalanan guru memperoleh perlindungan, kalah cepat dibandingkan harimau Sumatera, burung Cendrawasih, Komodo, badak bercula satu, dan lainnya.

Prof. Dr. Moh. Surya ketika masih menjabat Ketua Umum PB PGRI dalam lawatannya ke berbagai daerah untuk menyosialisasikan UUGD/ UU No.14 Tahun 2005 dengan semangan berapi-api selalu  menyampaikan kalimat-kalimat berikut:

“ Sekarang jaman sertifikasi;

Jadi guru professional;

Tingkatkan gajinya;

Lindungi hak-haknya;

Agar sejahtera, bermartabat, dan terlindungi”

Kalimat yang beliau sampaikan tersebut bermakna luar biasa selain mengandung semangat perjuangan yang tinggi dalam meningkatkan harkat dan martabat guru, juga mengisyaratkan profesionalisme; yakni keinginan meningkatkan mutu guru sebagai bagian dari kepentingan mencerdaskan bangsa. Begitulah cara persuasif beliau membangun kesadaran berbangsa dan bernegara melalui pemikiran peningkatan harkat dan martabat guru seiring dengan keinginan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Waktu terus berjalan; tahun 2006 langkah berani dilakukan pemerintah untuk melaksanakan amanat UU tersebut walaupun peraturan pemerintahnya belum usai dibuat. Dengan berbekal fatwa dari Mahkamah Agung RI yang memperbolehkan untuk sementara pelaksanaan UU menggunakan peraturan menteri, maka dikeluarkan Permendiknas untuk melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan sebagai jawaban pemerintah dalam meningkatkan harkat, martabat, dan perlindungan terhadap guru.

Kenyataannya dalam beberapa tahun setelah bergulirnya UUGD dan proses sertifikasi dilaksanakan, bahkan tunjangan pun sudah diberikan, peningkatan mutu pendidikan belum mengalami perubahan secara signifikan. Demikian pula dengan kualitas berpikir guru pun belum memperlihatkan kemajuan. Di sana-sini masih terdapat kesenjangan antara keinginan ideal dari sebuah perubahan dengan realitas yang ada.

Kenyataan tersebut mengundang asumsi bahwa harkat, martabat, dan perlindungan terhadap guru tidak berpengaruh terhadap perubahan dan peningkatan mutu pendidikan. Atau butuh waktu yang relatif lama sehingga hal tersebut dapat dirasakan pengaruhnya. Mungkin ada mata rantai yang hilang antara harkat, martabat, dan perlindungan guru dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan?  Bahkan mungkin beribu pernyataan atau pertanyaan lainnya untuk mengilustrasikan situasi ini.

Untuk itu, sebaiknya kita tinjau kembali makna guru sebagai profesi dan seperti apakah wujudnya sesuai dengan amanat UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang telah dijabarkan ke dalam PP 74 Tahun 2009 khusus tentang Guru beserta peraturan lainya, serta bagaimana kaitan antara profesionalisme dengan sertifikasi guru yang telah dan sedang dilakukan pemerintah?

B.                 Guru Sebagai Profesi

Istilah profesionalisme guru atau guru profesional bukan sesuatu yang baru. Perlu diakui bahwa keinginan tersebut sudah lama didengungkan, bahkan boleh jadi bahwa profersionalisme guru telah diidamkan ketika ada guru atau pendidikan dimulai di tanah air tercinta ini. Namun kenyataannya seperti apa dan bagaimana, itulah yang perlu dipahami secara proporsional.

            UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa guru adalah jabatan profesi yang dibuktikan dengan sertifikat profesi sebagai wujud pengakuan terhadap kualifikasi dan kompetensinya. Kualifikasi yang dipersyaratkan adalah S-1/D-IV dan kompetensinya meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, professional, dan sosial. Kemudian  pasal 7 menjelaskan secara lebih rinci bahwa prinsip professional meliputi karakteristik berikut:

1)        memiliki bakat, minat, panggilan, dan idealisme;

2)        memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;

3)        memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;

4)        memiliki ikatan kesejawatan dan k ode etik profesi;

5)        bertanggung jawab atas pelaksanaan profesinya;

6)        memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;

7)        memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi secara berkelanjutan;

8)        memiliki jaminan perlindungan hokum dalam melaksanakan tugas;

9)        memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keprofesian.

Pada pasal 14 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

1)        memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;

2)        mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

3)        memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;

4)        memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;

5)        memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;

6)        memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;

7)        memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;

8)        memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;

9)        memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;

10)    memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau

11)    memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 2 , dijelaskan yang dimaksud denganguru adalah Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Menurut Supriadi dalam Suparlan bahwa profesi menunjuk pda suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggungjawab, dan kesetiaan terhadap profesi. Lebih lanjut dinyatakan bahwa suatu profesi secara teori tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang apalagi yang tidak dilatih atau disiapkan untuk itu.

Sementara profesional menunjuk pada dua hal. Pertama, menunjuk pada penampilan atau performance atau kinerja seseorang yang sesuai dengan tuntutan profesinya. Misalnya, ’pekerjaan itu dilaksanakan secara profesional’. Kedua, menunjuk pada orang yang melakukan pekerjaan itu, misalnya ’dia seorang profesional’.

Istilah profesionalisme menunjuk pada derajat penampilan atau performa seseorang dalam melaksanakan pekerjaan atau profesi. Ada yang profesionalismenya tinggi, sedang, dan ada pula yang rendah. Selanjutnya, Supriadi dalam Suparlan menjelaskan bawa  profesionalisme menuntut tiga prinsip utama, yakni ’well educated, well trained, well paid’ atau memperoleh pendidikan yang cukup, mendapatkan pelatihan yang memadai, dan menerima gaji yang memadai. Dengan kata lain profesionalisme menuntut pendidikan yang tinggi, kesempatan memperoleh pelatihan yang cukup, dan akhirnya memperoleh bayaran atau gaji yang memadai.

C.      Wujud Profesionalitas Guru

Sesuai dengan karakteristik yang harus dimiliki seorang guru professional, maka wujud guru professional harus memperlihatkan kinerja sesuai dengan karakteristik yang harus ditampilkannya, antara lain:

1.        memiliki bakat, minat, panggilan, dan idealisme; yakni dalam melaksanakan tugas didasarkan atas bakat, minat, panggilan, an idealisme yang luhur serta melekat utuh pada dirinya. Menjadi guru tidak disebabkan tuntutan materi, atau keterpaksaan karena tidak diterima pada bidang pekerjaan/profesi yang lain.

2.        memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; yakni tuntutan yang tegas dan jelas bahwa seorang guru harus berkualifikasi sarjana/ diploma IV dan sesuai dengan bidang yang diampunya. (Permendiknas 16 Tahun 2007)

3.        memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007  jelas menguraikan bahwa seorang guru harus memiliki 4 kompetensi, kompetensi pedagogik, personal, sosial, dan professional. Keempat kompetensi tersibut masih diurai berdasarkan karakteristiknya, dan wajib dimiliki oleh semua guru di Indonesia.

4.        memiliki ikatan kesejawatan dan kode etik profesi; artinya bahwa guru professional adalah guru yang terikat dalam sebuah organisasi profesi dan bertindak atas dasar kode etik profesinya.

5.        bertanggung jawab atas tugas profesinya; Guru professional dituntut tanggung jawab yang penuh melalui dedikasi dan loyalitas  profesionalitasnya

6.        memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; guru professional akan memperoleh penghasilsan sesuai dengan ketentuan dari pelaksanaan profesionalitasnya

7.        memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi secara berkelanjutan; dengan dimilikinya kesempatan untuk mengembangkan profesi, seyogyanya guru professional senantiasa mengembangkan diri baik melalui jalur pendidikan formal, informal, maupun nonformal. Keinginan untuk mengembangkan diri tidak atas dasar terpaksa/dipaksa atau karena motivasi yang lain berupa uang, jabatan, atau yang lainnya.

8.        memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; sepanjang professional dan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, maka jaminan rasa aman akan dapat diperoleh. Manakala bertindak tidak professional, dan tidak sesuai dengan prosedur serta aturan yang berlaku, tentu mendapat sanksi atau hukuman yang sesuai.

9.        memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keprofesian. Guru professional berkomitmen untuk menjadi anggota organisasi profesinya; yang memiliki kewenangan mengatur  profesionalitas angotanya.

D.      Guru Profesional dan Sertifikasi Guru

1.      Guru Profesional

Supriadi (2008) dalam bukunya ”Mengangkat Citra dan Martabat Guru” telah menjelaskan secara sederhana ketiga istilah tersebut. Profesi menunjuk pda suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggungjawab, dan kesetiaan terhadap profesi. Lebih lanjut dinyatakan bahwa suatu profesi secara teori tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau disiapkan untuk itu.

Sementara profesional menunjuk pada dua hal. Pertama, menunjuk pada
penampilan atau performance atau kinerja seseorang yang sesuai dengan
tuntutan profesinya. Misalnya, ’pekerjaan itu dilaksanakan secara
profesional’. Kedua, menunjuk pada orang yang melakukan pekerjaan itu,
misalnya ’dia seorang profesional’.

Istilah profesionalisme menunjuk pada derajat penampilan atau performa seseorang dalam melaksanakan pekerjaan atau profesi. Ada yang profesionalismenya tinggi, sedang, dan ada pula yang rendah. Menurut Supriadi, Dedi profesionalisme menuntut tiga prinsip utama, yakni ’well educated,well trained, well paid’ atau memperoleh pendidikan yang cukup, mendapatkan pelatihan yang memadai, dan menerima gaji yang memadai.

Dengan kata lainprofesionalisme menuntut pendidikan yang tinggi, kesempatan memperoleh pelatihan yang cukup, dan akhirnya memperoleh bayaran atau gaji yangmemadai.

UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengartikan guru professional sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 1

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pasal 1 ayat 4

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Uraian di atas menjelaskan bahwa guru professional memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan serta memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Dalam buku yang sama, Supriadi (2008) menjelaskan secara sederhana tentangciri-ciri atau karakteristik suatu profesi. Pertama, profesi itu memiliki fungsi dan signifikansi sosial bagi masyarakat. Sebagai contoh, dokterdisebut profesi karena memiliki fungsi dan signifikasi sosial untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Demikian juga guru, memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak dan generasi muda bangsa. Kedua, profesimenuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan danpelatihan yang cukup yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang akuntabelatau dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu (a systematic body of knowledge). Keempat, ada kodeetik yang dijadikan sebagai satu pedoman perilaku anggota beserta sanksiyang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik tersebut. Pengawasanterhadap penegakan kode etik dilakukan oleh organisasi profesi yangbersangkutan. Kelima, sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yangdiberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan ataukelompok memperoleh imbalan finansial atau material.

2.      Sertifikasi Guru

Sertifikasi Guru adalah proses seorang guru mendapatkan sertifikat pendidik atau sertifikat profesi. Seorang guru dinyatakan professional ditandai dengan sertifikat profesi yang dimilikinya. Pemahaman ini sejalan dengan yang dinyatakan UU Nomor 14 Tahun 2005, bab I pasal 1 ayat 11, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen, dan ayat 12, sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Lalu pada pada bab II, pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ayat 2, pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Sertifikasi adalah jalan menuju guru profesional, melalui proses sertifikasi seorang guru dinyatakan memiliki dan memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.  Kualifikasi dan kompetensi yang dimaksud seperti dijelaskan pada bab IV, pasal 8, 9, dan 10 berikut ini.

BAB IV GURU

Bagian Kesatu

Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi

Pasal 8

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 9

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Pasal 10

(1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Sementara pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 dijelaskan bahwa seorang guru professional selain memiliki kualifikasi sarjana atau diploma IV, guna menghargai usia dan masa kerja memeberikan kesempatan pada yang memiliki kualifikasi di bawah sarjana/diploma IV untuk memiliki sertifikat pendidik/profesi melalui jalur fortofolio. Ini pengecualian, disebabkan kondisi guru yang relatif beragam tingkat pendidikannya, dan batasan usia/masa kerja dengan perbandingan; usia ≥50 tahun dan masa kerja ≥20 tahun. Pada bagian lain pun dijelaskan bahwa sertifikasi guru dapat pula dilakukan melalui pendidikan profesi bagi yang berusia muda atau para calon guru atau yang berkeinginan menjadi guru. Ada pula pemberian secara langsung sertifikat profesi bagi guru yang memiliki persyaratan administrasi, yakni berkualifikasi akademik S2 dan memenuhi angka kredit/ memiliki jabatan Guru Pembina (IV/b), memiliki atau memenuhi angka kredit kumulatif setingkat IV/c atau memiliki pangkat IV/c, serta bagi guru yang berkualifikasi S3/doctor.

Secara teoretis bahwa guru profesional dan sertifikasi sebagai proses mendapatkan sertifikatnya berbanding lurus (linear). Keinginan mewujudkan guru professional dijalankan dengan mekanisme yang sesuai dan disesuaikan dengan kondisi guru yang ada. Ketentuan mengenai sertifikasi dikelompokkan menjadi 3 cara/jalur yakni; pemberian langsung, pendidikan profesi, dan fortofolio merupakan sebuah kearifan disebabkan keragaman kualifikasinya.

E.       Realitas Guru dan Sertifikasi Guru

1.      Permasalahan Sertifikasi dan Mutu Guru

Kinerja guru tampak meningkat saat proses sertifikasi. Namun, setelah itu mereka bertugas seperti semula, tak ada perbaikan (performance). Karena itu guru yang baik, yang telah maupun belum mendapat sertifikasi, perlu terus mendapat pelatihan, serta aktif engikuti seminar, lokakarya untuk mendapat wawsan tambahan guna memperbaiki kinerjanya di sekolah.

Harus disaari perjalanan sertifikasi pendidik hinga kini belum berjalan mulus. Sebagian guru kesulitan memenuhi syarat mengajar 24 jam seminggu. Padahal , hal ini merupakan prasyarat dibayarkannya dana sertifikasi. Di lain pihak, meski sudah mengajar 24 jam, dana sertifikasi belum rutin keluar,dirapel empat bulan atau enam bulan sekali. Entah dimana mismanajemen terjadi. Departemen Pendidikan Nasional berdalih, dana sudah dialokasikan sampai kabupaten/kota dan keterlambatan pembayaran dana sertifikasi bukan salah pemerintah pusat.

Kenyataannya, banyak guru harus bersabar menunggu realisasi pencairan uang serrtifikasi. Jika pembayaran hak-hak guru tersendat, kinerja guru pasti juga terseok-seok. (Ali Khomsan, Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia IPB. HU Kompas, 24 Oktober 2009)

Pengamatan penulis pun di kecamatan tempat penulis bekerja, dari populasi kepala sekolah 39 orang, sebanyak 37 orang sudah tersertifikasi. artinya 37 orang kepala sekolah tersebut adalah guru besertifikat/ guru professional. Ketika penulis tanyakan pemahaman tentang sertifikasi, guru profesional, dan komitmen dan konsewensi hukumnya, ternyata “kasat mata” baru sekitar 5% saja yang memiliki pemahaman tentang itu. Berbicara kompetensi seperti diatus dalam Permendiknas 13 tentang kepala sekolah dan  Permendiknas 16  tentang guru, hanya 2% yang memahaminya. Belum lagi pemahaman tentang standarisasi sekolah dan peraturan lainnya yang menjadi tanggung jawabnya, dilihat dari sisi pemahaman. Dari sisi implementasi/kinerja, sangat memperihatinkan. Selain disebabkan pemahaman yang kurang tentang aturan mainnya, juga disebabkan oleh komitmen yang rendah serta paradigma berpikir, bersikap, dan bertindak  yang keliru dan ewuh-pakewuh. Angkanya relative sama dengan aspek pemahaman tadi.

Demikian pula pada tataran guru. Ketika penulis bertanya tentang sertifikasi, jawabannya hanya motif ekonomi dan kesejahteraan, yakni mendambakan penghasilan/ tunjangan satu bulan gaji. Sementara sisi lain dari sertifikasi, yakni meningkatkan mutu pendidikan/ sumber daya manusia (manpower) tidak pernah disinggung atau menjadi perhatiannya. Kenyataan ini hampir seratus persen dari mereka yang penulis tanya dan amati pada saat mereka akan disertifikasi, belum lagi dilihat kinerjanya setelah mereka mendapat sertifikat, bahkan setelah mendapat tunjangan msekali pun.

Hal ini boleh jadi pada kecamatan, kabupaten, dan propinsi lain di Negara ini masih terjadi seperti itu walaupun angkanya berbeda. Kalau demikian diperlukan upaya lain, terutama mengubah paradigm berfikir, bertindak, dan bersikapnya.

2.      Kelayakan Guru

Dari seitar 2,8 juta guru dari berbagai jenjang pendidikan, banyak yang sebenarnya tidak layak. Ketidaklayakannya disebabkan tingkat pendidikannya yang tidak memenuhi syarat dan belum memiliki sertifikat pendidik.

Guru yang tidak layak ini sebagian besar berada pada TK dan SD. Di TK, berdasarkan data Depdiknas tahun 2007.2008 sekitar 88%, sedangkan di tingkat SD sekitar 77, 85%. Pada tingkat SMP sekitar 28,33%, SMA sekitar 15,25%, dan SMK sebanyak 23.04%.

Ketidaklayakan tersebut sebagian besar disebabkan belum memenuhi kualiafikasi pendidikan DIV atau sarjana (S1). Kebanyakan dari mereka masih memiliki kualifikasi SMA/SPG hingga Diploma III.

(Dikutip dari Kompas, 24 Oktober 2009 setelah dilakukan perbaikan)

     Kutipan di atas menandakan realita, banyak guru yang masih memiliki kualifikasi pendidikan SMA hingga diploma III dan belum memiliki sertifikat pendidik. Sementara pada UU Nomor 14 tahun 2005 di jelaskan bahwa persyaratan kelayakan guru atau guru yang professional diantaranya harus memiliki kualifikasi pendidikan DIV/S1, oleh sebab itu dinyatakan bahwa guru tersebut tidak layak sesuai dengan UU. Namun pada PP 74 Tahun 2008 diakomodasi keberadaan pendidikan guru yang beragam tersebut, dengan memperbolehkan mengikuti sertifikasi dengan harapan kompetensinya dapat terpenuhi. Ada keinginan pemerintah untuk mengangkat harkat, martabat, dan kesejahteraan guru yang beragam kualifikasinya dengan komitmen memiliki kompetensi yang dipersyaratkan serta memiliki keinginan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan. Begitu juga pada sisi lain, tidak menyebabkan guru berlomba-lomba hanya untuk menjadi sarjana/DIV dengan instan tanpa memperhatikan mutunya karena terdorong untuk bisa cepat mengikuti sertifikasi dan memperoleh tunjangan profesi.

F.       Kesimpuan dan Rekomendasi

1.    Kesimpulan

Guru professional dan sertifikasi guru ibarat dua sisi mata uang atau kapak bermata dua, keduanya memiliki kaitan yang sangat erat. Guru professional adalah guru yang memiliki keahlian dan memperoleh penghasilan sesuai dengan kehliannya atau dalam istilah Supriadi (2008), ’well educated,well trained, well paid’. Sementara sertifikasi sebagai proses mendapatkan sertifikat pendidik berfungsi menghasilkan guru professional yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan baik menurut UU Nomor 14 tahun 2005, PP Nomor 74 Tahun 2008, Permendiknas 13 tentang Kepala Sekolah, permendiknas 16 Tentang Guru dan peraturan lainnya.

Kenyataan mutu guru masih rendah dan memiliki  kaualifikasi pendidikan yang tidak/belum layak berdasarkan UU, inilah yang harus dibenahi. Yang jelas dan pasti adalah bahwa ada komitmen pemerintah yang ingin meningkatkan mutu pendidikan dengan berupaya meningkatkan kualifikasi pendidikan dan profesionalitas gurunya. Lebih jauh, pemerintah ingin menjadikan guru Indonesia menjadi guru yang profesional, bermartabat, dan terlindungi agar mampu mewujudkan mutu pendidikan, mutu sumber daya manusia, tujuan pendidikan, bahkan tujuan dan cita-cita bangsa ini. Kelak dari keinginan itu mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang baldatun, toyyibatun, warbbon, gaffur.

2.    Rekomendasi

a.       Seyogyanya, semua guru mengubah pola piker, pola sikap, dan pola tindak serta memiliki komitmen untuk menjadi guru yang professional;

b.      Sebaiknya peningkatan kualifikasi dibarengi dengan peningkatan mutu dan kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tidak ada artinya peningkatan kualifikasi (DIV/S1, S2 dst.) hanya untuk kepentingan sertifikasi tanpa memiliki keinginan untuk meningkatkan mutu pendidikan/ sumber daya manusia;

c.       Seyogyanya tidak ada lagi guru tidak layak atau mutu guru rendah ketika semuanya berkomitmen dan mau berupaya dan bekerja keras menuju profesionalitas. Tidak ada kata terlambat dan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin sepanjang ada usaha dan kerja keras.

Daftar Bacaan

·      Arifin, Daeng & Pipin. 2010. Menuju Guru Professional. Bandung: Pustaka Al Ksyaf.

·      Arifin, Daeng & Permadi, Dadi. 2010. The Smilling Teacher. Bandung: Pustaka Al Ksyaf.

·      Arifin, Daeng & Pipin. 2010. Keprofesionalan Guru. Bandung: Pustaka Al Ksyaf.

·      http://kus1978.wordpress.com/2008/05/09/guru-sebagai-profesi-dan-standar kompetensinya/

·      Rahman, Ujang.2003. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003/ Sistem Pendidikan Nasionsal. Jakarta: Kloang Klade Putra.

·      Depdiknas, 2005. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Jakarta.

·      Depdiknas, 2008. Pereturan pemerintah Nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru. Jakarta.

Rancangan dan Kriteria Penilaian

A.      Pengertian

                 Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.  Berdasarkan pada PP. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

a.       Penilaian hasil belajar oleh pendidik;

b.       Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan;

c.        Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

                Setiap satuan pendidikan selain melakukan perencanaan dan proses pembelajaran, juga melakukan penilaian hasil pembelajaran sebagai upaya terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

                  Berdasarkan pada PP. Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 64 ayat (1) dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar  oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.  Selanjutnya, ayat (2) menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk (a) menilai pencapaian kompetensi peserta didik; (b) bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan (c) memperbaiki proses pembelajaran.

                  Dalam rangka penilaian hasil belajar (rapor) pada semester satu penilaian dapat dilakukan melalui ulangan harian, ulangan tengah semester,  ulangan akhir semester, dan  dilengkapi dengan tugas-tugas lain seperti pekerjaan rumah (PR), proyek, pengamatan dan produk. Hasil pengolahan dan analisis nilai tersebut digunakan untuk mengisi nilai rapor semester satu.

                 Pada semester dua  penilaian dilakukan melalui ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan kenaikan kelas dan dilengkapi dengan tugas-tugas lain seperti PR, proyek, pengamatan dan  produk. Hasil pengolahan dan analisis nilai tersebut digunakan untuk mengisi nilai  rapor pada semester dua.

B.      Tujuan dan Fungsi Penilaian Hasil Belajar

1.  Tujuan Penilaian Hasil Belajar

a.    Tujuan Umum :

1)       menilai pencapaian kompetensi peserta didik;

2)       memperbaiki proses pembelajaran;

3)       sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan belajar siswa.

b.       Tujuan Khusus :

1)       mengetahui kemajuan dan hasil belajar siswa;

2)       mendiagnosis kesulitan belajar;

3)       memberikan umpan balik/perbaikan proses belajar mengajar;

4)       penentuan kenaikan kelas;

5)       memotivasi belajar siswa dengan cara mengenal dan memahami diri dan merangsang untuk melakukan usaha perbaikan.

2.  Fungsi Penilaian Hasil Belajar

     Fungsi penilaian hasil belajar sebagai berikut.

a.  Bahan pertimbangan dalam menentukan kenaikan kelas.

b.  Umpan balik dalam perbaikan proses belajar mengajar.

c.  Meningkatkan motivasi belajar siswa.

d.  Evaluasi diri terhadap kinerja siswa.

C.            Prinsip-prinsip Penilaian Hasil Belajar

Dalam melaksanakan penilaian hasil belajar, pendidik perlu memperhatikan prinsip-prinsip penilaian sebagai berikut:

1.       Valid/sahih

Penilaian hasil belajar oleh pendidik harus mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam standar isi (standar kompetensi dan  kompetensi dasar) dan standar kompetensi lulusan. Penilaian valid berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi.

2.       Objektif

Penilaian hasil belajar peserta didik hendaknya tidak dipengaruhi oleh subyektivitas penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial-ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional.

3.       Transparan/terbuka

Penilaian hasil belajar oleh pendidik bersifat terbuka artinya prosedur penilaian, kriteria penilaian  dan dasar  pengambilan keputusan terhadap hasil belajar peserta didik dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.

4.       Adil

Penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik  karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.

5.       Terpadu

Penilaian hasil belajar oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.

6.       Menyeluruh dan berkesinambungan

Penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup semua aspek   kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.

7.       Sistematis

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.    

8.       Akuntabel

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

9.       Beracuan kriteria

Penilaian hasil belajar oleh pendidik didasarkan pada ukuran pencapaian   kompetensi yang ditetapkan.

D. Jenis Penilaian Hasil belajar

Penilaian hasil belajar dapat diklasifikasi berdasarkan cakupan kompetensi yang diukur dan sasaran pelaksanaannya.

1. Jenis Penilaian Berdasarkan Cakupan Kompetensi yang Diukur

Sebagaimana dijelaskan dalam  PP. Nomor 19 tahun 2005 bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik terdiri atas ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.   

a.       Ulangan Harian

Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk menilai/mengukur pencapaian kompetensi setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar (KD) atau lebih. Ulangan Harian merujuk pada indikator dari setiap KD. Bentuk Ulangan harian selain tertulis dapat juga secara lisan, praktik/perbuatan, tugas dan produk. Frekuensi dan bentuk ulangan harian dalam satu semester ditentukan oleh pendidik sesuai dengan keluasan dan kedalaman materi.

Sebagai tindak lanjut ulangan harian, yang diperoleh dari hasil tes tertulis, pengamatan, atau tugas diolah dan dianalisis oleh pendidik. Hal ini dimaksudkan agar ketuntasan belajar siswa pada setiap kompetensi dasar lebih dini diketahui oleh pendidik. Dengan demikian ulangan ini dapat diikuti dengan program tindak lanjut baik remedial atau pengayaan, sehingga perkembangan belajar siswa dapat segera diketahui sebelum akhir semester. 

Dalam rangka memperoleh nilai tiap mata pelajaran selain dengan ulangan harian dapat dilengkapi dengan tugas-tugas lain seperti PR, proyek, pengamatan dan  produk.  Tugas-tugas tersebut dapat didokumentasikan dalam bentuk portofolio. Ulangan harian ini juga berfungsi sebagai diagnosis terhadap kesulitan belajar siswa.

b.       Ulangan Tengah Semester

Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. Bentuk Ulangan Tengah Semester selain tertulis dapat juga secara lisan, praktik/perbuatan, tugas dan produk.

Sebagai tindak lanjut ulangan tengah semester, nilai ulangan tersebut diolah dan dianalisis oleh pendidik. Hal ini dimaksudkan agar ketuntasan belajar siswa dapat diketahui sedini mungkin. Dengan demikian ulangan ini dapat diikuti dengan program tindak lanjut baik remedial atau pengayaan, sehingga kemajuan belajar siswa dapat diketahui sebelum akhir semester.

c.        Ulangan Akhir Semester

Ulangan akhir semester  adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester satu. Cakupan ulangan  akhir semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester satu. Ulangan akhir semester dapat berbentuk tes tertulis,  lisan, praktik/perbuatan pengamatan,  tugas, produk.

Sebagai tindak lanjut ulangan akhir semester adalah mengolah dan menganalisis nilai ulangan akahir semester. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa. Dengan demikian ulangan ini dapat diikuti dengan program tindak lanjut baik remedial atau pengayaan, sehingga kemajuan belajar siswa dapat diketahui sebelum akhir tahun pelajaran.

d.       Ulangan Kenaikan Kelas

Ulangan kenaikan kelas  adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap. Cakupan ulangan kenaikan kelas meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut. Ulangan kenaikan kelas dapat berbentuk tes tertulis,  lisan, praktik/perbuatan, pengamatan, tugas dan produk.

Sebagai tindak lanjut ulangan kenaikan kelas adalah mengolah dan menganalisis nilai ulangan kenaikan kelas. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa. Dengan demikian ulangan ini dapat diikuti dengan program tindak lanjut baik remedial atau pengayaan, sehingga kemajuan belajar siswa untuk hal-hal yang bersifat esensial dapat diketahui sedini mungkin sebelum menamatkan sekolah.

2. Jenis Penilaian Berdasarkan Sasaran

Berdasarkan sasarannya, penilaian hasil belajar dapat diklasifikasi atas penilaian individual dan penilaian kelompok.

a.       Penilaian individual

Penilaian individual adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi atau hasil belajar secara perorangan. Penilaian individual perlu memperhatikan nilai universal seperti: disiplin, jujur, tekun, cermat, teliti, tanggungjawab, rendah hati, sportif, etos kerja, toleran, sederhana, bebas, antusias, kreatif, inisiatif, tanggap dan peduli dan lain-lain.

b.       Penilaian kelompok

Penilaian kelompok adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi atau hasil belajar secara kelompok. Penilaian kelompok perlu memperhatikan nilai universal seperti: kerjasama, menghargai pendapat orang lain, kedamaian, cinta dan kasih sayang, toleran, dan lain-lain.

E. Teknik Penilaian

Penilaian hasil belajar dapat menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Ditinjau dari tekniknya, penilaian dibagi menjadi dua yaitu tes dan non tes.

1.       Teknik Tes

    Teknik tes merupakan teknik yang digunakan melaksanakan tes berupa pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaan yang harus ditanggapi atau tugas yang harus dilaksanakan oleh orang yang di tes. Dalam hal tes hasil belajar yang hendak diukur adalah kemampuan peserta didik dalam menguasai pelajaran yang disampaikan meliputi aspek pengetahuan dan keterampilan.

        Berdasarkan alat pelaksanaannya secara garis besar alat penilaian dengan teknik tes dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a.       Tes Tertulis

Tes tertulis adalah suatu teknik penilaian yang menuntut jawaban secara tertulis, baik berupa pilihan maupun isian.   Tes tertulis dapat digunakan pada ulangan harian atau ulangan tengah dan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas. Tes tertulis dapat berbentuk pilihan ganda, menjodohkan, benar-salah, isian singkat, atau uraian (essay).

Contoh-contoh tes tertulis sebagai berikut.

1)       Pilihan ganda  (Ilmu Pengetahuan Alam kelas IV)

Kompetensi Dasar : Mendeskripsikan terjadinya perubahan wujud cair à padat à cair ; cair à gas à cair; padat à gas.

Indikator                : mendeskripsikan proses perubahan wujud dari padat  ke cair atau sebaliknya.

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang benar!

 Air didinginkan sampai di bawah 0˚ Celcius akan ….

a.              mengembun

b.              mendidih

c.              membeku

d.              menguap

2)       Pilihan ganda  (Pendidikan Kewarganegaraan kelas IV/2)

Kompetensi Dasar : Mengenal lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat   

                                 Pusat seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK dan BPK

Indikator                 : Menjelaskan tugas BPK.

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang benar!

Pemeriksa Keuangan Negara dilakukan oleh lembaga ….

a.        Dewan Perwakilan Rakyat

b.        Badan Pemeriksa Keuangan

c.        Mahkamah Agung

d.        Mahkamah Konstitusi

3)       Menjodohkan (Ilmu  Pengetahuan Alam)

Kompetensi Dasar:  Menjelaskan cara makhluk hidup menyesuaikan diri  dengan lingkungan atau 

                                 melindungi diri dari musuhnya.

Pasangkan pernyataan pada lajur kiri dengan huruf di depan jawaban pada kotak sebelah kanan, sehingga menjadi pasangan yang sesuai dan benar!

No	Pernyataan	Jawaban	Pilihan Jawaban
1.	Cara beladiri kerbau		a.      mengeluarkan bau  b.      menanduk c.       merubah warna kulit d.      memutuskan  ekor
2.	Cara beladiri cicak
3.	Cara  beladiri bunglon

4)       Bentuk Isian (contoh Pendidikan Kewarganegaraan kelas  V/1  )

Kompetensi Dasar : Menjelaskan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indikator       :  Menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara maritim.

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang  benar!

Contoh Negara Indonesia mempunyai wilayah lautan yang lebih luas sehingga disebut negara  ....

5)    Bentuk Uraian (contoh Pendidikan Kewarganegaraan kelas VI/1)

Kompetensi  Dasar               :   Menjelaskan proses Pemilu dan Pilkada

Indikator                              : Menuliskan syarat-syarat sebagai pemilih dalam Pemilu

Kerjakanlah soal-soal di bawah ini sesuai perintah

 Tuliskan empat syarat sebagai pemilih dalam Pemilu!

b.  Tes Lisan

Tes lisan adalah teknik penilaian  hasil belajar  yang pertanyaan dan jawabannya atau pernyataannya atau tanggapannya disampaikan dalam bentuk lisan dan spontan. Tes jenis ini memerlukan daftar pertanyaan dan pedoman pensekoran.

c.  Tes Praktik/Perbuatan

Tes praktik/perbuatan adalah teknik  penilaian hasil belajar yang menuntut peserta didik mendemontrasikan kemahirannya atau menampilkan hasil belajarnya dalam bentuk unjuk kerja. Tes praktik/perbuatan dapat berupa tes identifikasi, tes simulasi dan tes petik kerja. Tes identifikasi dilakukan untuk mengukur kemahiran mengidentifikasi sesuatu hal berdasarkan fenomena yang ditangkap melalui alat indera. Tes simulasi digunakan .untuk mengukur kemahiran bersimulasi memperagakan suatu tindakan. Tes petik kerja digunakan untuk mengukur kemahiran mendemonstrasikan pekerjaan yang sesungguhnya.

Contoh tes praktik/perbuatan dapat berupa kegiatan tes untuk mengukur kemahiran berpidato, menari, menyanyi, melukis, menggambar, berolahraga, bercerita, membaca puisi, menulis dan lain-lain. Tes kinerja diukur dengan menggunakan bentuk instrumen lembar observasi.

 Contoh format tes praktik/perbuatan sebagai berikut :

 Lembar tes praktik/perbuatan

                   Indikator: Kemampuan membaca puisi

                   Tanggal                :..........................................

No.	Nama	Aspek yang dinilai			Jumlah skor	Rata-rata skor
		Penghayatan	Pelafalan dan pengintonasian	Penam-pilan
1	2	3	4	5	6	7
Rentang nilai		0 – 40	0 – 40	0 - 20

              Keterangan :

Kolom 1, Nomor                                               =  Nomor urut siswa

Kolom 2, Nama                                                =  Nama siswa

Kolom 3, Penghayatan                                    =  Penghayatan isi puisi yang dibaca ( mimik, gerak tangan, gerak tubuh )

Kolom 4, pelafalan dan   pengintonasian        =  Penggunaan lafal dan intonasi

Kolom 5, Penampilan                                      =  Kostum, sopn santun, penggunaan peraga.

Kolom 6, Jumlah Skor                                      =  Merupakan jumlah dari kolom 3, 4,  dan 5                                           

Kolom 7, Rata-rata Skor                                  =  Merupakan hasil rata-rata dari jumlah skor  dibagi aspek yang  dinilai.

2. Teknik Nontes

        Teknik nontes merupakan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Selama ini teknik nontes kurang digunakan  dibandingkan teknis tes. Dalam proses pembelajaran pada umumnya kegiatan  penilaian mengutamakan teknik tes. Hal ini dikarenakan lebih berperannya aspek pengetahuan dan keterampilan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan guru pada saat menentukan siswa.  Seiring dengan berlakunya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar maka teknik penilaian harus disesuaikan dengan:

-   kompetensi yang diukur;

-   aspek yang akan diukur, pengetahuan, keterampilan atau sikap;

-    kemampuan siswa yang akan diukur;

-    sarana dan prasarana yang ada.

        Teknik penilaian nontes dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a.  Pengamatan/observasi

Pengamatan/observasi adalah teknik penilaian yang dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan indera secara langsung. Observasi dilakukan dengan cara menggunakan instrumen yang sudah dirancang sebelumnya.

Contoh aspek yang diamati pada pelajaran Matematika:

·          ketelitian;

·          kecepatan kerja;

·          kerjasama;

·          kejujuran.

Contoh aspek yang diamati pada pelajaran Bahasa Indonesia

·          kerapian dan kebenaran tulisan;

·          kesantunan berbahasa;

·          kecermatan berbahasa.

Contoh aspek yang diamati pada pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan;

·          kedisiplinan;

·          tanggung jawab;

·          kerjasama;

·          inisiatif;

·          toleransi;

·          kebersihan dan kerapihan.

Alat/instrumen untuk penilaian melalui pengamatan dapat menggunakan skala sikap dan atau angket (kuesioner).

Skala sikap

Skala sikap adalah alat penilaian hasil belajar yang berupa sejumlah pernyataan sikap tentang sesuatu yang jawabannya dinyatakan secara berskala, misalnya skala tiga, empat atau  lima.

Pengembangan skala sikap dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.

1)      Menentukan objek sikap yang akan dikembangkan skalanya misalnya sikap terhadap kebersihan.

2)      Memilih dan membuat daftar dari konsep dan kata sifat yang relevan dengan objek penilaian sikap. Misalnya : menarik, menyenangkan, mudah dipelajari dan sebagainya.

3)      Memilih kata sifat yang tepat dan akan digunakan dalam skala.

4)      Menentukan skala dan penskoran.

                          Contoh  :

                          Penilaian skala sikap terhadap kebersihan.

No	Pernyataan	Skala
		1	2	3	4	5
1.	Rumah sebaiknya dirawat kebersihannya setiap hari
2.	Kebersihan rumah menjadi tanggung jawab semua anggota keluarga
3.	Ruang kelas perlu dijaga kebersihannya setiap hari
4.	Kebersihan ruang kelas menjadi tanggung jawab setiap anggota kelas
5.	Setiap siswa sebaiknya melaksanakan tugas piket dengan penuh rasa tanggung jawab
6.	Anak yang lalai melaksanakan tugas piket harus menggantinya pada waktu lain
7.	Ketua kelas tidak perlu melaksanakan tugas piket karena sudah bertugas mengatur kegiatan kelas

Keterangan :

1.        sangat tidak setuju

2.        tidak setuju

3.        kurang setuju

4.        setuju

5.        sangat setuju

Angket (kuesioner)

Angket adalah alat penilaian hasil belajar yang berupa daftar pertanyaan tertulis untuk menjaring informasi tentang sesuatu, misalnya tentang latar belakang keluarga siswa, kesehatan siswa, tanggapan siswa terhadap metode pembelajaran, media, dan lain-lain.

       Contoh angket

Nama                               : ………………………..

Kelas                                : ………………………..

Petunjuk Pengisian angket!

Pilihlah salah satu jawaban yang sesusai dengan Anda dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d.

1.        Air minum di keluargamu berasal dari  ....

a.        sumur

b.        kemasan

c.        hujan

d.        sungai

2.        Air mandi di keluargamu berasal dari  ....

a.        sumur

b.        kemasan

c.        hujan

d.        sungai

 3. Buku dan alat tulismu disiapkan oleh ....

a.        orang tua

b.        pembantu

c.        kakak

d.        saya sendiri

Contoh  Angket Pendidikan Kewarganegaraan (Kelas VI/1)

Kompetensi  Dasar          :       Meneladani nilai-nilai juang para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam kehidupan sehari-hari

Indikator                           :       Mencontoh nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari

Nama siswa                      :       .................................

Jenis kelamin                   :       ..................................

Kelas                                  :       ..................................

Petunjuk Pengisian angket!

Lingkari pada pernyataan (Ya/tidak) yang sesuai dengan pilihan Anda .

1.        Mencontoh nilai persatuan

·          Dalam berteman memilih-milih berdasarkan suku, ras, agama.                                        Ya /Tidak

·          Menghargai pendapat orang lain                                                                                    Ya/Tidak

·          Membuat kelompok belajar                                                                                              Ya/Tidak

·          Suka bertengkar dengan teman                                                                                        Ya/Tidak

·          Mengejek teman yang kurang beruntung                                                                         Ya/Tidak

2.        Mencontoh nilai kesatuan

·          Ikut lomba tarian daerah tingkat propinsi.                                                                       Ya /Tidak

·          Mengikuti jambore Tingkat Nasional                                                                                Ya/Tidak

·          Tidak peduli terhadap bencana alam yang menimpa

teman di propinsi lain                                                                                                      Ya/Tidak

·          Merusak cagar budaya alam                                                                                            Ya/Tidak

·          Melaksanakan upacara bendera dengan tertib                                                                Ya/Tidak

2. Penugasan

Penilaian dengan penugasan adalah suatu teknik penilaian yang menuntut peserta didik melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Penilaian dengan penugasan dapat diberikan dalam bentuk individual atau kelompok.  Penilaian dengan penugasan dapat  berupa tugas atau proyek.

Tugas

Tugas adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa secara terstruktur di luar kegiatan kelas, misalnya tugas membuat ringkasan cerita, menulis puisi, menulis cerita, mengamati suatu obyek, dan lain-lain. Hasil pelaksanaan tugas ini bisa berupa hasil karya, seperti: karya puisi, cerita; bisa pula berupa laporan, seperti: laporan pengamatan.

Pelaksanaan pemberian tugas perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1)       Banyaknya tugas setiap mata pelajaran diusahakan agar tidak memberatkan siswa karena memerlukan waktu untuk istirahat, bermain, belajar mata pelajaran lain, bersosialisasi dengan teman, dan lingkungan sosial lainnya.

2)       Jenis dan materi pemberigan tugas harus didasarkan kepada tujuan pembemberian tugas yaitu untuk melatih siswa menerapkan atau menggunakan hasil pembelajarannya dan memperkaya wawasan pengetahuannya. Materi tugas dipilih yang esensial sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan hidup yang sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, perkembangan, dan lingkungannya.

3)       Diupayakan pemberian tuga dapat mengembangkan kreatifitas dan rasa tanggung jawab serta kemandirian.

        Proyek

Proyek adalah suatu  tugas yang melibatkan kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan  secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu.

Contoh proyek antara lain: melakukan pengamatan pertumbuhan dan perkembangan tanaman, percobaan foto sintesis tumbuhan dan perkembangan tanaman, mengukur tinggi pohon dan lebar sungai  menggunakan klinometer.

                 Contoh keterampilan yang dinilai dalam pelaksanaan suatu proyek

1. Tahap Persiapan    : kemampuan membuat perencanaan,

                                     merancang kegiatan, dan mengembangkan suatu ide.

2. Tahap Produksi      : kemampuan memilih dan menggunakan bahan,

                                     peralatan, dan langkah-langkah kerja.

3. Tahap Pelaporan    : kemampuan melaporkan hasil pelaksanaan proyek,

                                        kendala yang dihadapi, kelengkapan dan keruntutan laporan.

No.	Nama	Persiapan 0 – 20	Pelaksanaan 0 – 40	Pelaporan 0 – 40	Nilai Akhir
1.	Mirna Sari Dewi	18	35	37	80

3. Produk

Penilaian produk adalah suatu  penilaian terhadap keterampilan menghasilkan suatu produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhir. 

  Tahap-tahap penilaian produk

1)       Tahap Persiapan, meliputi: penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam hal  merencanakan,  menggali dan mengembangkan gagasan serta mendesain produk

2)       Tahap Pembuatan, meliputi: penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik

3)       Tahap Hasil, meliputi penilaian terhadap  kemampuan peserta didik membuat produk sesuai kegunaan dan kriteria yang telah ditentukan

           Produk Pendidikan Kewarganegaraan (Kelas V/1)

Kompetensi  Dasar              :       Memberikan contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah, seperti pajak, anti korupsi, lalu lintas, larangan merokok.

Indikator                              :       Membuat rambu lalu lintas                          -

Tugas                                   :       Siswa dibentuk dalam kelompok, setiap kelompok lima orang. Kelompok bertugas untuk membuat sebuah produk salah satu rambu lalu lintas

(1)     Tahap Persiapan

a.        Kelompok menyediakan alat-alat untuk membuat rambu lalu lintas misal kertas, triplek, kayu, lem, cat, pewarna, penggaris, dan sebagainya.

b.        Kelompok membagi tugas sesuai rencana memproduk rambu lalu lintas (semua anggota kelompok mempunyai beban tugas masing-masing)

(2)     Tahap pembuatan

a.        Masing-masing anggota kelompok mengerjakan tugasnya

b.        Menggabungkan hasil kerja individu untuk menjadi sebuah produk rambu lalu lintas

c.        Merapikan, memperindah hasil produk rambu lalu lintas.

(3)     Tahap pemajangan

a.        Mempresentasikan proses produk rambu lalu lintas

b.        Menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang proses produksi

c.        Memajang produk di kelas

No.	Nama	Persiapan 0 – 20	Produksi 0 - 50	Pemajangan 0 – 30	Nilai Akhir
1. 2.	Kelompok I Kelompok II	15 20	45 50	30 30	90 100

4. Portofolio

1)  Pengertian

Portofolio merupakan kumpulan karya siswa yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang diambil selama proses pembelajaran. Portofolio digunakan oleh pendidik dan siswa untuk memantau perkembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap siswa dalam mata pelajaran tertentu. Portofolio menggambarkan perkembangan prestasi, kelebihan dan kekurangan kinerja siswa, seperti kreasi kerja dan  karya siswa lainnya.

2)   Bagian-bagian Portofolio

Bentuk fisik dari portofolio adalah folder, bendel, atau map yang berisikan dokumen. Agar portofolio siswa mudah dianalisis untuk kepentingan penilaian, maka idealnya perlu diorganisir dalam beberapa bagian sebagai berikut.

a)    Halaman Judul

        Pada halaman depan map portofolio adalah judul atau cover portofolio berisi nama siswa, kelas, dan sekolah.

b)    Daftar isi dokumen

        Pada halaman dalam dari judul berisi daftar isi dokumen yang berada dalam map portofolio.

c)     Dokumen Portofolio

        Bendel dokumen portofolio berisi kumpulan semua dokumen siswa baik hasil karya siswa, lembar kerja (worksheet), koleksi bacaan, koleksi lukisan, maupun lembaran-lembaran informasi yang dipakai dalam kegiatan belajar mengajar.

d)    Pengelompokan  Dokumen

        Dokumen-dokumen dalam portofolio perlu dikelompokkan, misalnya berdasarkan mata pelajaran, sehingga mudah untuk mendapatkannya bila diperlukan. Agar kelompok dokumen mudah diorganisir, maka perlu diberi pembatas, misalnya dengan kertas berwarna. Batasan tersebut sangat berguna untuk memisahkan antara dokumen satu kelompok dengan kelompok yang lain. Tidak semua berkas karya siswa didokumentasikan tetapi hanya karya siswa yang terpilih saja. Penentuan karya siswa yang terpilih merupakan kesepakatan antara pendidik dan siswa.   

Sumber: Buku Pedoman Penilaian BSNP